FAKTOR-FAKTOR RUNTUHNYA DINASTI UMAYYAH DI DAMASKUS

 

 

Sistem monarkhi yang dipakai dalam proses peralihan kepemimpinan juga turut memperparah kelemahan Bani Umayyah. Sistem yang mengatur pergantian khalifah melalui garis keturunan ini merupakan sesuatu yang baru bagi tradisi bangsa Arab yang lebih menekankan pada aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas dan menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan istana. Sistem monarkhi juga memberi peluang kepada para putra mahkota untuk melakukan penyelewengan kekuasaan, seperti kolusi, korupsi, tidak disiplin dalam pekerjaan dan tidak dapat bertanggung jawab terhadap satu pekerjaan. Sikap hidup mewah di lingkungan istana membuat putra-putra mahkota khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Akhirnya yang terjadi adalah para pembesar lain, seperti pengawal istana, perdana menteri dan para qodhi-lah yang dapat mengendalikan pemerintahan. Sementara itu, para khalifah yang berkuasa tidak dapat mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku nepotisme, korupsi dan penyelewengan jabatan lainnya, serta berperilaku amoral melalui acara-acara seremonial rutin yang dilaksanakan di dalam istana dengan alasan untuk menghibur para pembesar-pembesar istana. Di samping itu golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Sistem monarkhi menjadi faktor paling dominan penyebab keruntuhan Bani Umayyah pada tahun 132 H (670 M). Hal-hal tersebut membuat masyarakat semakin benci dan marah pada keturuan Bani Umayyah. Puncaknya, masyarakat melakukan demonstrasi menuntut tanggung jawab para khalifah.

Kelemahan Bani Umayyah di Damaskus juga diikuti dengan lemahnya pemerintahan di hampir semua wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Para gubernur yang ditunjuk khalifah di hampir semua wilayah melakukan korupsi dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja. Sebagai contoh, Khalid ibn Abdullah al-Qasri, Gubernur Irak, yang di bawah kepemimpinannya daerah itu menjadi makmur, terutama karena pembangunan teknik dan saluran air yang dikerjakan oleh Hassan al-Nabathi, menggelapkan kelebihan negara sebesar 13 juta dirham dengan cara memotong pemasukan negara tiga kali lipat dari jumlah itu. Akhirnya, Khalid di tangkap pada 738 M, dipenjara, disiksa, dan diharuskan mengganti uang negara. Hal ini pula yang turut menyebabkan terjadinya pemberontakan terhadap pemerintahan Bani Ummayah.

Pada sisi lain, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali (non Arab), terutama Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas. Status mawali menggambarkan suatu inferioritas, ditambah lagi dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Sementara itu, di luar kekuasaan Bani Umayyah, sedang berkembang beberapa kekuatan baru, seperti Bani Abbasiyah di Hijaz, Syiah di Persia, Bani Fatimiyah di Mesir, dan Thohiriyah di Maroko. Di antara keempat kekuasaan baru tersebut, Bani Abbasiyah-lah yang yang berhadapan langsung dengan Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Marwan bin Muhammad (127–132 H). Kenyataan bahwa Dinasti Umayyah bukan merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad saw adalah salah satu isu yang dipakai oleh Bani Abbasiyah untuk mendapatkan dukungan rakyat menggulingkan kekuasaan khalifah Bani Umayyah. Bani Abbasiyah merasa mereka adalah kerabat dekat dari Nabi Muhammad saw, mereka merupakan keturunan dari paman Nabi Muhammad saw yang bernama Abbas dan lebih berhak memegang tampuk kekuasaan. Peperangan antara kedua kekuatan ini pun tak terelakkan. Selain itu, gerakan Abu al-'Abbas ini juga mendapat dukungan penuh dari Bani Hasyim, golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelasduakan oleh pemerintahan Bani Umayyah.

Pada tahun 750, pasukan khalifah Marwan bin Muhammad (127–132 H) bertempur dengan pasukan dari Persia, Syiah, dan Abbasiyah di sekitar sungai Zab, daerah Irak. Di atas kertas kekuatan pasukan Marwan berada di atas lawannya, karena mereka sangat berpengalaman dalam pertempuran melawan Kerajaan Bizantium. Kenyataannya, moral pasukan ini sangat lemah, di lain pihak moral dari pasukan lawan meningkat seiring dengan kemenangan dari satu pemberontakan ke pemberontakan yang lain terhadap khalifah. Pada akhirnya, kekuatan Bani Abbasiyah-lah yang memenangkan pertempuran tersebut. Khalifah Marwan melarikan diri ke arah Mesir dan akhirnya terbunuh oleh pengikut Abu al- 'Abbas beberapa bulan kemudian di Abusir, kota kecil dipinggir Sungai Nil. Jenazahnya dikembalikan dan dikuburkan di Madinah. Setelah kematiannya, Abu al-'Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah yang biasa dikenal dengan sebutan As-Saffah menggantikannya sebagai khalifah. Kekuasaan Dinasti Umayyah berakhir di Timur Tengah. Tetapi kekuasaan Dinasti Umayyah masih berlanjut sampai tahun 1031 M di Kordoba, Spanyol (Andalusia) sebagai Kekhalifahan Kordoba.

Secara lebih ringkas, faktor-faktor penyebab runtuhnya Daulah Umayyah adalah sebagai berikut.

1. Sistem monarkhi, yakni menjadikan jabatan khalifah sebagai jabatan warisan, yang diterapkan oleh Daulah Umayyah telah memicu oposisi dan resistensi, seperti sekte Syi‟ah dan Khawarij, dan kelompok lain yang tidak puas dengan sistem tersebut. Oposisi dan resistensi ini muncul karena Daulah Umayyah telah dinilai menyimpang dari sistem pemilihan khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin yang secara demokratis dipilih oleh rakyat.
2. Sistem suksesi khalifah yang tidak jelas. Hal ini memicu terjadinya rivalitas antar calon pengganti khalifah. Seperti yang dilakukan oleh Khalifah Al-Walid II dengan menjebloskan familinya sendiri ke dalam penjara karena dianggap sebagai pesaing politik. Yazid bin Walid bin Abdul Malik mengkudeta Khalifah Al- Walid II yang mengakibatkannya tewas secara tragis.
3. Pergolakan politik dalam negeri yang dipicu oleh gerakan Khawarij dan sekte Syi’ah.
4. Menengok latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah yang tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Sisa- sisa Syi‟ah (para pengikut Ali) dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah.
5. Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara (Bani Qays) dan Arabia Selatan (Bani Kalb) yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam, makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Disamping itu, mayoritas golongan mawali (non Arab), terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah.
6. Perubahan kebijakan pengelolaan dana Baitul mal. Pada masa Khulafaur Rasyidin, asset Baitul mal dipergunakan sebesar-besarnya untuk menunjang kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pada masa Umayyah, dana Baitul mal lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan pejabat negara dan kepentingan keluarga istana dan kurang difungsikan untuk menopang kesejahteraan rakyat. Perubahan kebijakan ini menyulut rasa tidak puas rakyat terhadap Daulah Umayyah. Tingkat kepuasan rakyat dari waktu ke waktu terhadap pemerintah semakin merosot.
7. Setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa, para khalifah dan pejabat terseret ke dalam kehidupan mewah yang berlebih-lebihan. Rakyat tidak dapat menerima pola hidup mewah seperti itu, sementara kehidupan rakyat sendiri kurang mendapat perhatian. Situasi ini menyulut ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah.
8. Sikap Daulah Umayyah yang kurang mengakomodasi aspirasi dan peranan kaum agama (ulama) dalam percaturan pemerintahan. Kaum agamawan dan ulama merasa kurang mendapat perhatian dan kurang diajak dalam menjalankan roda pemerintahan. Politik peminggiran dan marginalisasi kaum agamawan dan ulama ini menyebabkan mereka merasa ditinggalkan oleh pemerintah. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan. Daulah Umayyah lebih mengutamakan etnis Arab sebagai basis utama kekuatan sosial- politik dan penyangga kekuatan negara. Kaum Mawali (etnis Persia) tersisih dan tidak diakomodasi dalam pemerintahan. Dengan perlakuan seperti ini, kelompok Mawali merasa sebagai warga negara kelas dua dan terdeskriminasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9. Wilayah kekuasaan yang sangat luas yang terbentang dari Andalus sampai Sungai Indus menyulitkan pemerintah melakukan pengamanan. Beberapa wilayah yang telah dikuasai melakukan gerakan dan pemberontakan untuk melepaskan kembali dari pemerintah pusat. Seperti pemberontakan yang terjadi di Kota Emessa, hal itu menguras waktu, tenaga, dan keuangan negara untuk menumpas gerakan dan pemberontakan tersebut.
10. Daulah Umayyah terus-menerus menekan keturunan Bani Hasyim, terutama di wilayah Irak.
11. Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hasyim dan golongan Syi’ah, dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan.